Puteri Komarudin Soroti Kinerja Penyaluran Kredit dan Literasi Keuangan

16-06-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direksi Bank BRI dan Direksi Bank Mandiri untuk membahas kinerja perusahaan dan perkembangan terkini pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada Selasa (15/6/2021), berpesan agar Bank BRI dan Bank Mandiri dapat memperkuat kinerja penyaluran kredit dan literasi keuangan di masyarakat.

 

“Baik Bank BRI maupun Bank Mandiri menyebut mengalami pertumbuhan kredit yang positif, namun mohon dijelaskan seperti apa realisasi penyaluran kredit menurut sektor. Sektor-sektor mana yang mengalami peningkatan penyaluran kredit, dan sektor mana yang mengalami perlambatan. Hal ini penting karena kita saat ini dihadapkan dengan kecepatan pemulihan yang tidak merata baik secara sektoral maupun spasial. Oleh karenanya, peran perbankan melalui dukungan pembiayaan sangatlah dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sektor riil,” urai Puteri dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Rabu (16/6/2021).

 

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Bank BRI Sunarso menyebut pertumbuhan kredit Bank BRI telah mencapai 1,4 persen (yoy). Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit Bank Mandiri tumbuh sebesar 9,1 persen (yoy). Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan yang berada di kisaran negatif 3,77 persen (yoy) per triwulan I-2021.

 

Puteri berharap agar Bank BRI dan Bank Mandiri dapat terus meningkatkan penyaluran kredit khususnya bagi sektor UMKM. “Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan rasio kredit UMKM kita bisa mencapai lebih dari 30 persen pada 2024 nantinya. Karena saat ini, rasio penyaluran kredit UMKM kita masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura sekitar 39 persen, Malaysia kisaran 50 persen, bahkan Thailand sekitar 51 persen. Sementara Indonesia masih di kisaran 18-20 persen,” tegasnya. 

 

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu mengimbau jajaran Bank BRI dan Bank Mandiri untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di masyarakat. Lantaran, hasil survei OJK menyebut inklusi keuangan di Indonesia masih 76,19 persen sedangkan literasi keuangan berada di kisaran 38,03 persen pada tahun 2019.

 

“Jika ditelisik menurut gender, inklusi keuangan perempuan lebih rendah yaitu 75,15 persen dibandingkan laki-laki di kisaran 77,24 persen. Begitu pun, literasi keuangan perempuan cenderung yang juga lebih rendah yaitu hanya 36,13 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 39,94 persen. Ke depan, saya berharap program literasi keuangan ini dapat terus ditingkatkan. Apalagi sekarang ini marak tawaran investasi bodong dan ilegal yang merugikan masyarakat,” papar Puteri.

 

Menutup keterangannya, Puteri memandang pentingnya aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Terlebih setelah mencuatnya dugaan kasus terkait perlindungan konsumen yang telah terjadi beberapa waktu belakangan. “Jaminan keamanan dana nasabah menjadi sesuatu yang krusial untuk dijaga oleh perbankan. Karenanya, aspek mitigasi risiko dan keandalan teknologi, termasuk atas keamanan bertransaksi perlu terus diperkuat, guna mengantisipasi risiko fraud kemudian hari,” tutup Puteri. (alw/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...